INTERKINI.CO, BALI – Pemerintah daerah didorong memperkuat penegakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui penyelarasan regulasi dan pengawasan terhadap promosi produk tembakau. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan, keberadaan peraturan harus diikuti tindakan nyata di lapangan.
Dorongan tersebut disampaikan Bima dalam kegiatan Asia Pacific Subregional 2026: Tobacco Control Leadership Program di Bali, Jumat, 13 November 2026.
Menurut Bima, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran memastikan produk hukum pemerintah provinsi serta kabupaten/kota selaras dengan ketentuan nasional. Keselarasan itu diperlukan agar kebijakan pengendalian tembakau dapat diterapkan secara konsisten.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pembatasan iklan dan promosi produk tembakau di tempat penjualan. Bima juga mengingatkan adanya potensi intervensi industri tembakau dalam proses penyusunan maupun perubahan regulasi daerah.
“Standar kebijakannya sudah jelas. Kami mendorong gerakan untuk mencegah iklan produk tembakau di tempat penjualan, misalnya,” tegasnya.
Ia menilai penegakan kebijakan KTR membutuhkan keterlibatan langsung pemerintah daerah. Kepala daerah diminta memastikan ketentuan yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan.
“Kemajuan memang sudah dicapai, tetapi penguatan implementasi masih sangat diperlukan,” ujarnya.
Bima mengapresiasi sejumlah daerah yang telah membentuk satuan tugas khusus untuk mengawal pelaksanaan KTR. Satgas tersebut melibatkan perangkat daerah, kepolisian, dan unsur penegak hukum lainnya untuk memperkuat penindakan terhadap pelanggaran.
Ia berharap pola pengawasan tersebut dapat diterapkan di daerah lain dengan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.
Editor: Redaksi Interkini.co
