SIGI — Krisis air bersih di Hunian Tetap (Huntap) Bangga, Kabupaten Sigi, belum tuntas. Hingga kini, Blok D dan E masih belum memiliki solusi layanan air, sementara suplai darurat terus dilakukan di kawasan tersebut.
Kepala BPBD Sigi, Henri Kusuma Rombe, ST., MT, mengungkapkan pihaknya masih mendistribusikan air bersih ke kawasan huntap karena belum seluruh blok terlayani.
“Terakhir kami mengantarkan air, yang menghuni di unit teratas Blok E hanya dua orang,” ujarnya dalam pembahasan LKPJ di DPRD Sigi.
Menurut Henri, kawasan huntap yang dibangun Balai PU tersebut terbagi dalam lima blok. Blok A dan B mulai memiliki sumber air dari sumur bor, meski fasilitas pendukungnya belum sepenuhnya berfungsi.
Blok C yang dihuni lebih banyak warga direncanakan mendapat suplai air melalui pompa dari sumber yang sama.
Namun untuk Blok D dan E, hingga kini belum tersedia solusi.
“Blok D dan E selama ini mengambil air dari intake di atas, yang sekarang kering dan kalau hujan lebat keruh,” katanya.
Kondisi ini membuat sebagian warga kesulitan bertahan di huntap. BPBD masih melakukan suplai air bersih dengan dukungan anggaran pemerintah daerah.
Meski demikian, distribusi tersebut bersifat sementara dan belum ada kepastian sampai kapan akan berlangsung.
Henri juga menyinggung adanya anggaran di sektor pekerjaan umum yang dinilai dapat dimanfaatkan untuk penanganan air bersih di kawasan tersebut.
“Kenapa tidak dieksekusi segera? Karena Blok C dan D menurut saya belum ada solusinya,” ujarnya.
Ia meminta dukungan DPRD agar penanganan persoalan air bersih di Huntap Bangga dapat dipercepat.
Dalam rapat itu, Wakil Ketua Pansus II DPRD Sigi, Dahyar Redpajori, sebelumnya juga mempertanyakan kesiapan anggaran kebencanaan tahun 2026 di tengah kebijakan efisiensi.
Menanggapi hal tersebut, Henri memastikan anggaran penanganan darurat tetap tersedia melalui pos belanja tidak terduga.
“Kalau kondisi darurat bencana alhamdulillah selalu tersedia. Pimpinan bagaimana pun pasti menyediakan sesuai anggaran yang kami minta,” katanya.
Menanggapi pemaparan BPBD, Ketua Komisi III DPRD Sigi Herman Latabe menegaskan pembahasan pansus harus menghasilkan rekomendasi, termasuk untuk BPBD.
“Tahun kemarin tidak ada rekomendasi. Maka saya berharap di pansus ini harus ada rekomendasi kepada BPBD,” ujarnya.
Sementara Ketua Pansus II DPRD Sigi Dinie Dewi Mariaty, S.Farm memastikan persoalan ketersediaan air bersih di Huntap Bangga akan menjadi catatan dalam pembahasan LKPJ tahun ini.
Penulis: a6/in
Editor: Redaksi Interkini.co
Artikel terkait: Ketika Angka 100 Persen Tidak Selalu Berarti Tuntas
