Editorial: Membangun Kembali Palu, Menguatkan Masa Depan
INTERKINI.CO – Delapan tahun setelah gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi 2018 yang berdampak luas di Palu dan sekitarnya, kondisi infrastruktur Sulawesi Tengah berangsur pulih. Sejumlah ruas jalan yang sempat rusak kini kembali difungsikan. Beberapa jembatan yang terdampak telah direkonstruksi. Akses menuju kawasan hunian tetap juga mulai tersambung. Pemerintah menyatakan proses ini menerapkan prinsip Build Back Better, yakni pembangunan kembali dengan standar ketahanan yang ditingkatkan.
Konsep tersebut tidak sekadar istilah teknis dalam perencanaan pembangunan. Ia muncul dari refleksi atas pengalaman 2018 yang menunjukkan pentingnya peningkatan mitigasi dan pengelolaan risiko bencana. Karena itu, rekonstruksi pascabencana tidak cukup berhenti pada pemulihan fisik, melainkan perlu menjadi momentum memperkuat perencanaan pembangunan yang lebih adaptif terhadap potensi risiko.
Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Bina Marga menyatakan telah menerapkan standar konstruksi yang ditingkatkan, dengan memperhatikan aspek keselamatan serta kebijakan zero accident dalam proses pembangunan. Dukungan Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui skema Infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL) turut mendukung proses tersebut, termasuk melalui program alih pengetahuan dan berbagi pengalaman dalam pembangunan infrastruktur tahan bencana.
Kerja sama internasional ini penting. Namun keberlanjutannya sangat bergantung pada bagaimana pembelajaran tersebut diterapkan dalam kebijakan jangka panjang daerah. Infrastruktur yang tangguh perlu didukung oleh perencanaan tata ruang yang konsisten. Jalan dan jembatan yang kuat juga harus diiringi penguatan sistem peringatan dini serta edukasi kebencanaan yang berkelanjutan.
Palu menjadi pengingat bahwa Sulawesi Tengah berada di wilayah dengan tingkat kerawanan gempa yang tinggi. Peristiwa likuifaksi pada 2018 yang berdampak pada sejumlah permukiman menunjukkan bahwa risiko bencana tidak selalu terlihat secara langsung. Karena itu, rekonstruksi perlu dipandang sebagai bagian dari proses penguatan ketahanan jangka panjang, bukan sekadar tahap pemulihan.
Dari perspektif masyarakat, pemulihan infrastruktur turut mempermudah mobilitas dan mendukung aktivitas ekonomi. Akses menuju kawasan hunian tetap, jalan lingkar kota, serta penggantian Jembatan Palu IV kerap dipandang sebagai bagian dari proses kebangkitan daerah. Namun keberlanjutan pembangunan tidak hanya diukur dari berdirinya infrastruktur fisik, melainkan juga dari rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana.
Di sinilah pentingnya evaluasi berkelanjutan. Penerapan prinsip Build Back Better perlu terus dipastikan konsistensinya dalam setiap tahapan pembangunan. Standar ketahanan gempa juga harus menjadi bagian integral dalam perencanaan teknis. Selain itu, pembangunan baru perlu selaras dengan ketentuan tata ruang dan prinsip mitigasi risiko bencana.
Rekonstruksi Palu dinilai berpotensi menjadi model nasional dalam penanganan pascabencana. Namun keberhasilan tersebut tidak hanya diukur dari capaian fisik pembangunan, melainkan juga dari kemampuannya mendorong perubahan paradigma: dari respons yang bersifat reaktif menuju pendekatan yang lebih preventif dan berbasis mitigasi risiko.
Tragedi 2018 menjadi pengingat akan besarnya dampak bencana bagi daerah dan masyarakat. Kini, ketika infrastruktur telah kembali dibangun, tantangan berikutnya adalah menjaga komitmen terhadap penguatan ketahanan secara berkelanjutan. Sebab membangun kembali kota dapat diselesaikan dalam kurun waktu tertentu, tetapi membangun ketahanan membutuhkan upaya yang konsisten lintas generasi.
Penulis: Pimpinan Redaksi
Editor: Tim Redaksi Interkini.co
