DPRD Sigi Minta Sinkronisasi Usulan DPRD, Musrenbang, dan OPD dalam Penyusunan APBD

INTERKINI.CO, SIGI — Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sigi, Ilham, menilai proses perencanaan pembangunan daerah perlu diselaraskan antara usulan masyarakat, hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dan program yang disusun organisasi perangkat daerah (OPD). Tanpa penyelarasan, berbagai usulan berpotensi tidak terakomodasi secara optimal dalam dokumen perencanaan maupun anggaran daerah.

Pernyataan itu disampaikan Ilham saat menghadiri rapat internal Daerah Pemilihan (Dapil) V bersama sejumlah OPD dan camat dalam Forum Perangkat Daerah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Kantor Bupati Sigi, Kamis, 5 Maret 2026.

Menurut Ilham, forum tersebut menjadi ruang penting untuk mempertemukan berbagai sumber usulan pembangunan, baik yang disampaikan masyarakat melalui DPRD, hasil Musrenbang di tingkat kecamatan, maupun program yang diajukan perangkat daerah.

“Kegiatan ini menjadi ruang untuk membangun sinkronisasi antara politisi dan birokrasi, khususnya terkait usulan-usulan yang masuk dari masyarakat,” kata Ilham.

Ia mengatakan usulan-usulan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, menurut dia, penyelarasan sejak tahap perencanaan penting agar program yang dianggarkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

“Usulan masyarakat bisa melalui DPRD, Musrenbang kecamatan, maupun dari OPD. Semua itu harus diselaraskan dalam proses penganggaran APBD,” ujarnya.

Ilham juga menyinggung hasil kegiatan reses anggota DPRD yang menjadi salah satu sumber aspirasi masyarakat. Ia mengatakan hasil reses terbaru masih dalam tahap pengakomodiran dan akan dibahas dalam forum perangkat daerah untuk penyusunan rencana pembangunan tahun 2027.

“Reses yang baru dilakukan masih dalam proses pengakomodiran. Nantinya akan dimasukkan dalam forum OPD tahun ini untuk perencanaan tahun 2027,” kata dia.

Namun, Ilham mengakui tidak semua usulan masyarakat dapat langsung direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Menurut dia, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu faktor yang menentukan prioritas program.

“Bisa saja ada usulan yang belum terakomodasi pada tahun depan dan akan dipertimbangkan kembali pada tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, proses perencanaan pembangunan daerah melalui forum Musrenbang kerap dikritik karena dinilai belum sepenuhnya mampu memastikan seluruh aspirasi masyarakat masuk dalam prioritas pembangunan daerah. Sejumlah usulan sering kali tertunda atau bergeser karena keterbatasan anggaran maupun perubahan kebijakan.

Karena itu, Ilham berharap forum perangkat daerah tidak hanya menjadi forum formalitas, tetapi benar-benar menjadi ruang koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan program pembangunan yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci dalam memastikan program pembangunan, khususnya pada sektor pertanian dan pariwisata, dapat berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting agar program pembangunan daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Ilham.