HPA Siapkan Kurikulum Kaderisasi Nasional, PW Sulawesi Tengah Resmi Dilantik

INTERKINI.CO, PALU – Himpunan Pemuda Alkhairaat (HPA) mulai membenahi sistem kaderisasi untuk menyeragamkan pola pembinaan anggota di seluruh Indonesia. Langkah itu dibahas dalam Lokakarya Sistem Kaderisasi HPA yang digelar bersamaan dengan agenda Pra-Musyawarah Nasional (Munas) V di Hotel Zamrud, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Kamis, 19 November 2026.
Ketua Umum Pengurus Pusat HPA, Ashar Yahya, S.E., mengatakan organisasi membutuhkan sistem kaderisasi yang terukur dan memiliki standar nasional. Selama ini, pola pembinaan anggota dinilai belum berjalan dengan standar yang seragam antardaerah.
Menurut Ashar, kaderisasi tidak sekadar menjadi proses perekrutan anggota, tetapi harus mampu membentuk karakter, kapasitas kepemimpinan, serta pemahaman keagamaan kader Alkhairaat.
“HPA harus menjadi kawah candradimuka yang melahirkan kader Alkhairaat berhaluan Ahlussunnah Wal Jamaah, berakhlak mulia, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi NKRI,” ujar Ashar saat membuka lokakarya.
Pembenahan tersebut menjadi salah satu agenda penting menjelang Munas V HPA. Melalui forum Pra-Munas, organisasi berupaya menyatukan pandangan dan merumuskan sejumlah keputusan strategis yang akan menentukan arah gerak organisasi ke depan.
Ketua Steering Committee (SC) Munas V HPA, Muhammad Kaharu, mengatakan salah satu persoalan mendasar yang perlu diselesaikan adalah belum tersedianya kurikulum kaderisasi baku yang berlaku secara nasional.
Ketiadaan standar tersebut berpotensi membuat proses pembinaan berjalan dengan pendekatan dan kualitas yang berbeda di setiap wilayah. Karena itu, lokakarya diarahkan untuk menyusun pedoman yang mencakup jenjang kaderisasi, materi pembelajaran, metode penyampaian, hingga indikator kelulusan kader.
Kaharu mengatakan kurikulum yang dirumuskan juga harus relevan dengan perkembangan zaman. Materi kaderisasi tidak cukup hanya berorientasi pada penguatan organisasi dan pemahaman keagamaan, tetapi perlu menjangkau persoalan digitalisasi, moderasi beragama, kepemimpinan, serta kemandirian ekonomi.
“Kurikulum yang disusun harus mampu menjawab tantangan zaman, mulai dari isu digitalisasi, penguatan moderasi beragama, kepemimpinan, hingga kemandirian ekonomi kader,” kata Kaharu.
Draf hasil lokakarya di Palu selanjutnya akan dibawa ke forum Munas V HPA untuk dibahas dan disahkan sebagai pedoman kaderisasi nasional.
Lokakarya tersebut berlangsung bersamaan dengan pelantikan Pengurus Wilayah HPA Sulawesi Tengah. Tasrif Repadjori dipercaya memimpin kepengurusan wilayah untuk periode kepengurusan yang baru.
Pelantikan dipimpin langsung oleh Ashar Yahya. Kehadiran pengurus pusat dalam agenda tersebut sekaligus menjadi bagian dari konsolidasi organisasi untuk memperkuat koordinasi antara kepengurusan pusat dan wilayah.
Bagi HPA, penyusunan kurikulum kaderisasi menjadi bagian penting dari upaya membangun organisasi yang lebih terstruktur. Tantangannya bukan hanya menghasilkan dokumen pedoman, melainkan memastikan sistem tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan melahirkan kader yang memiliki kompetensi serta mampu berkontribusi di tengah masyarakat.
Penulis: a6/in
Editor: Redaksi Interkini.co




