DPRD Sigi Tetapkan 8 Ranperda dalam Propemperda 2027, Rapat Molor 2 Jam

INTERKINI.CO, SIGI – DPRD Kabupaten Sigi menetapkan delapan rancangan peraturan daerah (Ranperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Penetapan itu dilakukan melalui Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027, Rabu (18/11/2026).
Delapan Ranperda tersebut terdiri atas empat prakarsa DPRD dan empat prakarsa pemerintah daerah. Penetapan ditandai dengan ketukan palu pimpinan rapat dan dilanjutkan penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah.
Namun, rapat paripurna yang dijadwalkan pukul 10.00 Wita itu baru dibuka pukul 12.05 Wita. Sidang tertunda selama dua jam lima menit karena kuorum anggota dewan belum terpenuhi.
Berdasarkan daftar hadir yang dibacakan Sekretaris DPRD Sigi, Toni Ponulele, sebanyak 16 dari 30 anggota DPRD tercatat hadir dan telah menandatangani daftar hadir. Wakil Ketua II DPRD Sigi, Ikra Ibrahim, yang memimpin rapat kemudian menyatakan kuorum telah terpenuhi sesuai Pasal 133 ayat (1) huruf b Peraturan Tata Tertib DPRD.
Delapan Ranperda Masuk Propemperda 2027
Dalam laporan Bapemperda, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sigi, Hi. Azhar Hi. Nontji, SE., MM., menyampaikan bahwa delapan Ranperda telah melalui kajian bersama tim legislasi pemerintah daerah.
Kajian tersebut dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan peraturan daerah dengan mempertimbangkan kewenangan, kebutuhan, kondisi, serta kemampuan keuangan daerah. Penyusunannya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
Delapan Ranperda yang ditetapkan dalam Propemperda 2027 meliputi:
- Ranperda tentang Penyelenggaraan Olahraga.
- Ranperda tentang Kebudayaan Daerah.
- Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- Ranperda tentang Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif.
- Ranperda tentang Pengembangan Budaya Literasi.
- Ranperda tentang Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak.
- Ranperda tentang Pendirian Perusahaan Milik Daerah Pakaroso.
Setelah laporan Bapemperda disampaikan, pimpinan rapat membacakan kembali daftar Ranperda yang akan masuk dalam Propemperda 2027. Delapan Ranperda tersebut kemudian dinyatakan resmi ditetapkan melalui ketukan palu pimpinan rapat.
Agenda dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan Propemperda 2027 antara DPRD dan pemerintah daerah.
Pembahasan Bergantung pada Prioritas dan Anggaran
Dalam laporannya, Azhar berharap kedelapan Ranperda tersebut dapat dibahas sepanjang 2027. Ia juga menekankan agar pembiayaannya dialokasikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan skala prioritas.
Penetapan Propemperda menjadi tahap perencanaan pembentukan regulasi daerah. Namun, masuknya Ranperda dalam daftar program belum dengan sendirinya menjamin seluruh regulasi selesai dibahas dan disahkan pada tahun yang sama.
Pelaksanaan program tersebut membutuhkan kesiapan dokumen, pembahasan substansi, dukungan anggaran, serta keterlibatan pihak-pihak terkait.
Di sisi lain, keterlambatan pembukaan paripurna selama lebih dari dua jam menjadi catatan dalam pelaksanaan agenda kelembagaan DPRD. Ketepatan waktu dan kehadiran anggota dewan merupakan bagian dari tanggung jawab lembaga perwakilan dalam menjalankan agenda yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Penulis: Ahmad/in
Editor: Redaksi Interkini.co




