HeadlineNasional

Kepala BNPB Paparkan Strategi Nasional Penanggulangan Bencana

INTERKINI.CO, JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi memaparkan strategi nasional penanggulangan bencana kepada 29 peserta Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri (Sesparlu) Angkatan 80 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri, Rabu (18/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kristomei menyampaikan materi bertajuk *Strategi Nasional Penanggulangan Bencana: Tantangan, Ketahanan dan Kerja Sama Internasional*. Paparan itu menekankan pentingnya penanggulangan bencana sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional, termasuk dalam aspek ketahanan negara, stabilitas kawasan, dan diplomasi internasional.

Kristomei menjelaskan, ancaman bencana di Indonesia memiliki keterkaitan dengan dinamika global dan lintas batas negara. Dampaknya dapat meluas melalui kebakaran hutan dan lahan, gangguan rantai pasok, hingga krisis kemanusiaan.

Karena itu, penanggulangan bencana perlu menjadi perhatian dalam hubungan dan kerja sama internasional.

Ia juga menguraikan sejumlah tantangan strategis yang dihadapi Indonesia, mulai dari risiko bencana multidimensi, kesenjangan kapasitas antardaerah, kesiapan pembiayaan, pemanfaatan teknologi dan informasi, hingga koordinasi internasional.

Menghadapi tantangan tersebut, BNPB mendorong perubahan paradigma dari *disaster response* menuju *disaster risk governance*. Pendekatan ini menitikberatkan pengelolaan risiko melalui penguatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko bencana.

“Mari kita geser paradigmanya, ketangguhan tak lagi dilihat dari seberapa cepat kita datang setelah bencana, melainkan seberapa banyak yang sudah kita kerjakan sebelum bencana datang. Dari mengelola akibat menuju mengelola risiko,” ucap Kristomei.

Dalam membangun ketahanan nasional, Kristomei menegaskan bahwa masyarakat menjadi unsur pertama dalam menghadapi bencana sekaligus pihak yang paling awal merasakan dampaknya.

Namun, ketangguhan masyarakat perlu didukung kelembagaan yang kuat, infrastruktur tangguh, perlindungan ekonomi, teknologi memadai, pembiayaan berkelanjutan, serta kemitraan internasional.

Pada aspek kerja sama internasional, Kristomei menyoroti perkembangan posisi Indonesia yang tidak hanya menjadi penerima bantuan kemanusiaan, tetapi juga mitra strategis dan kontributor ketahanan di tingkat regional maupun global.

“Pengalaman Indonesia dalam penanggulangan bencana menjadi modal penting untuk memperkuat solidaritas kawasan, berbagi pengetahuan, serta memberikan dukungan kepada negara lain saat menghadapi situasi darurat,” jelas Kristomei.

Ia juga menekankan peran strategis diplomat dalam mendukung penanggulangan bencana. Diplomat tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan antarnegara, tetapi juga sebagai *strategic enabler* yang dapat membuka akses terhadap teknologi, pengetahuan, sumber daya, pembiayaan, dan kemitraan internasional.

Menurutnya, sinergi BNPB dan Kementerian Luar Negeri diperlukan untuk memastikan kerja sama internasional berjalan sesuai kebutuhan, prioritas, dan kepentingan nasional Indonesia.

Menutup paparannya, Kristomei menyampaikan bahwa arah penanggulangan bencana Indonesia perlu dibangun melalui prinsip kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi (KRIS).

Melalui sinergi pemerintah, masyarakat, dan mitra internasional, Indonesia diharapkan mampu memperkuat ketahanan nasional sekaligus berkontribusi dalam membangun ketahanan bencana di tingkat global.

Editor: Redaksi Interkini.co

📢 Simak update berita menarik lainnya, ikuti Saluran WhatsApp Official kami klik di sini

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Back to top button
error: Konten dilindungi hak cipta. Dilarang menyalin tanpa izin.