Dinkes Sulteng Tegaskan Berani Sehat Tak Bebani Anggaran RSUD Undata

INTERKINI.CO, PALU – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan Program Berani Sehat tidak membebani anggaran operasional RSUD Undata. Pemerintah daerah melalui APBD hanya membiayai iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sedangkan pembayaran klaim pelayanan pasien tetap menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Syahriar, M.Kes., untuk meluruskan informasi dalam pemberitaan media daring Naratoria berjudul “Program Berani Sehat Gubernur Sulteng Dinilai Pemicu Masalah di RSUD Undata” yang diterbitkan pada 12 November 2026.
Syahriar menjelaskan, terdapat perbedaan mekanisme antara pembiayaan iuran kepesertaan JKN oleh pemerintah daerah dan pembayaran klaim pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan.
Menurutnya, Program Berani Sehat dijalankan melalui perluasan dan integrasi kepesertaan masyarakat ke dalam sistem JKN. Dengan skema tersebut, pelayanan kesehatan bagi peserta yang memenuhi persyaratan penjaminan tetap dibiayai melalui mekanisme klaim BPJS Kesehatan, termasuk berdasarkan tarif Indonesian Case-Based Groups (INA-CBGs).
“Peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui APBD dalam Program Berani Sehat adalah membiayai iuran kepesertaan JKN, khususnya bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, terdapat pula pembiayaan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah bagi pelayanan yang tidak masuk dalam skema JKN,” jelas Syahriar.
Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi.
Ia mengatakan, Program Berani Sehat dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu, serta kelompok yang mengalami kerentanan ekonomi.
Sasaran program juga mencakup peserta JKN mandiri yang tidak lagi memiliki kemampuan finansial untuk membayar iuran secara mandiri.
Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah berupaya memastikan kepesertaan JKN masyarakat tetap aktif sehingga keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Dinkes Sulteng juga menegaskan bahwa integrasi kepesertaan tersebut memberikan kepastian penjaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit rujukan seperti RSUD Undata di Kota Palu.
Dengan demikian, klaim pelayanan kesehatan peserta JKN tetap dibayarkan BPJS Kesehatan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. APBD yang dialokasikan untuk Program Berani Sehat tidak digunakan untuk membayar klaim pasien JKN maupun mengurangi anggaran operasional internal RSUD Undata.
Terkait peningkatan kunjungan pasien seiring pelaksanaan program, Dinkes menyebut kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari semakin terbukanya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Peningkatan kebutuhan layanan itu, menurut Dinkes, perlu direspons melalui penguatan tata kelola manajemen rumah sakit, peningkatan kapasitas pelayanan, serta optimalisasi sumber daya kesehatan agar kualitas layanan tetap terjaga.
Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah turut mengapresiasi perhatian media dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah. Pengawasan publik dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan.
Namun, Dinkes berharap informasi mengenai Program Berani Sehat disampaikan dengan mengacu pada mekanisme pembiayaan dan regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan, Program Berani Sehat merupakan upaya memperluas perlindungan jaminan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Melalui integrasi dengan sistem JKN, pemerintah berharap akses pelayanan kesehatan masyarakat semakin terjamin sekaligus mendukung keberlangsungan pelayanan fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Undata.




