FORMA PMII Sulteng Dorong Polri Perkuat Pelayanan Publik yang Humanis
PALU — Forum Muda Alumni (FORMA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Tengah mendorong Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memperkuat pelayanan publik yang humanis, transparan, dan berkeadilan. Gagasan itu mengemuka dalam diskusi bertema “Polri untuk Masyarakat” yang digelar dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 di Palu, Minggu (5/7/2026).
Forum tersebut mempertemukan unsur kepolisian, akademisi, tokoh masyarakat, dan mahasiswa untuk membahas transformasi pelayanan Polri sekaligus membangun ruang dialog yang lebih terbuka dengan masyarakat.
Ketua FORMA PMII Sulawesi Tengah Moh. Alwi Pakaya mengatakan diskusi itu tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap institusi kepolisian, tetapi juga wadah menyampaikan kritik yang konstruktif.
“Kita memandang Polri sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis. Kita mengapresiasi ketika Polri berada pada rel keadilan, tetapi kritik yang membangun juga perlu disampaikan ketika substansi keadilan belum terpenuhi,” kata Alwi.
Ketua Umum IKA FAI Munarif menilai paradigma kepolisian perlu bergeser dari pendekatan security oriented menuju pelayanan publik yang lebih responsif, preventif, dan humanis. Menurut dia, keberhasilan Polri tidak lagi hanya diukur dari stabilitas keamanan, tetapi juga kualitas pelayanan dan tingkat kepercayaan masyarakat.
Ia mengatakan pelayanan publik harus berpijak pada kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di tengah perkembangan teknologi informasi, Polri juga dituntut semakin transparan dan profesional dalam membangun kepercayaan publik.
Mewakili Kapolresta Palu, Kasat Intel Polresta Palu AKP Akbar mengatakan kehadirannya dalam forum tersebut merupakan bagian dari komitmen Polresta Palu untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.
“Saya hadir untuk menyerap aspirasi dan menerima masukan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan tugas ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, pemateri Mat Kaharu mengingatkan bahwa keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri. Menurut dia, upaya menjaga keamanan juga memerlukan dukungan masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum.
Diskusi berlangsung interaktif dengan pembahasan berbagai isu, antara lain pelayanan publik, rekrutmen anggota Polri, penanganan narkotika, balap liar, hingga pendekatan preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Para narasumber sepakat, kepercayaan publik terhadap Polri hanya dapat diperkuat melalui pelayanan yang adil, transparan, dan kolaborasi yang berkelanjutan antara kepolisian dan masyarakat.
Editor: Redaksi Interkini.co
