7 Bencana di 14 Desa Sigi Ditangani, BPBD Soroti El Nino
SIGI — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sigi menangani tujuh kejadian bencana di 14 desa sepanjang tahun lalu dengan anggaran sekitar Rp1,5 miliar. Di saat bersamaan, Kepala BPBD Sigi Henri Kusuma Rombe, ST., MT memperingatkan ancaman El Nino, keterbatasan layanan kebencanaan, hingga belum pulihnya sektor pertanian pascabencana 2018.
Pernyataan itu disampaikan Henri Kusuma Rombe saat mempresentasikan capaian lembaganya dalam agenda klarifikasi LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2025 di hadapan Pansus II DPRD Sigi di Aula Kantor DPRD Sigi, 21 April 2026.
“Ketentuannya memang harus 100 persen karena BPBD dan tim tidak boleh tidak menangani bencana,” ujarnya.
Menurut Henri, capaian penanganan bencana dan kesiapsiagaan memang ditargetkan mencapai 100 persen sesuai standar pelayanan minimal (SPM). Angka tersebut, kata dia, berasal dari pelaksanaan sosialisasi dan gladi kesiapsiagaan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Kalau tidak 100 persen, penanganan SPM yang diemban BPBD tentunya tidak bagus,” katanya.
Meski demikian, BPBD Sigi mengakui cakupan layanan kebencanaan masih jauh dari kebutuhan masyarakat. Berdasarkan asesmen BPBD, sekitar 100 ribu warga dewasa dan keluarga miskin menjadi sasaran layanan SPM kebencanaan.
Namun, dengan pola anggaran yang ada saat ini, BPBD rata-rata hanya mampu menjangkau sekitar 100 orang per tahun melalui pelatihan dan sosialisasi.
“Kalau 10 ribu orang dibagi 100 orang per tahun, itu 100 tahun,” ujar Henri Kusuma Rombe.
Ia menilai kondisi tersebut tidak sebanding dengan kerawanan Kabupaten Sigi yang berada di kawasan cincin api atau ring of fire.
Dalam rapat itu, Henri Kusuma Rombe juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada lembaganya. Menurut dia, belanja perjalanan dinas dan makan minum menjadi objek efisiensi, padahal BPBD merupakan pengampu layanan SPM kebencanaan.
“Harusnya kami tidak kena efisiensi karena kami pengampu SPM,” katanya.
BPBD Sigi, lanjut Henri, selama ini banyak mendapat dukungan NGO atau lembaga nonpemerintah dalam program kebencanaan. Namun, sinkronisasi data capaian program masih menjadi kendala.
Karena itu, BPBD kembali mengaktifkan Forum Pengurangan Risiko Bencana pada awal tahun ini sebagai wadah kolaborasi penanggulangan bencana di Kabupaten Sigi.
Selain memaparkan capaian dan kendala layanan kebencanaan, Henri Kusuma Rombe juga mengingatkan potensi ancaman El Nino yang dinilai dapat memukul sektor pertanian masyarakat.
Ia mengaku mulai melihat tanda-tanda cuaca panas saat melintas di wilayah Desa Maku, Bora, dan Maranata. Informasi BMKG dan BRIN, menurut dia, juga menunjukkan kemungkinan besar terjadinya El Nino.
“Jangan-jangan itu tanda-tanda El Nino,” ujarnya.
Beberapa hari sebelumnya, BPBD Sigi juga mengikuti rapat daring bersama Polres Sigi terkait potensi kebakaran dan asap di sejumlah daerah.
Atas kondisi tersebut, Henri meminta DPRD Sigi mendorong program pemeliharaan irigasi dan sistem penyediaan air minum (SPAM) agar tidak terhambat.
Henri Kusuma Rombe bahkan menilai Kabupaten Sigi belum sepenuhnya pulih dari bencana 2018.
“Indikasinya sektor pertanian kita turun terus, padahal itulah andalan sektor kita,” katanya.
Menurut dia, penurunan sektor pertanian dipengaruhi kondisi irigasi dan Bendungan Gumbasa yang belum sepenuhnya pulih, sementara ancaman El Nino mulai muncul.
Selain itu, Henri Kusuma Rombe mengaku masih kesulitan memperoleh data masyarakat miskin yang menjadi sasaran utama program pelatihan dan sosialisasi kebencanaan.
“Kami tidak bisa buktikan. Singkat kata, tidak berkualitas juga sesungguhnya data kami,” ujarnya.
Di akhir pemaparannya, Henri Kusuma Rombe menyoroti program rumah tidak layak huni yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan aspek ketahanan gempa.
Ia mengingatkan agar perbaikan rumah tidak hanya berfokus pada atap, lantai, dan dinding, tetapi juga kekuatan struktur bangunan.
“Rumah bisa saja dianggap layak huni, tapi strukturnya tidak tahan gempa,” katanya.
Henri Kusuma Rombe juga menyinggung kondisi warga Desa Jono Oge, eks wilayah terdampak bencana, yang disebut akhirnya memetakan lahan secara mandiri dengan menyewa alat berat ekskavator senilai Rp5 juta.
“Harusnya kita yang tanggulangi itu,” ujarnya.
Penulis: Tim Laporan Utama
Editor: Redaksi Interkini.co
