INTERKINI.CO, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk memanfaatkan program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dinilai strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.
“Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga, karena salah satu tugas kepala daerah adalah mengangkat derajat dan martabat rakyatnya,” ujar Tito.
Ia menegaskan bahwa program tiga juta rumah merupakan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Selain menyediakan rumah layak huni, program ini juga bertujuan agar masyarakat dapat memiliki hunian dengan harga terjangkau.
Menurut Mendagri, Kemendagri berkomitmen mendukung pelaksanaan program tersebut melalui kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Supaya harganya murah bagi MBR. Pengembang bisa menjual lebih murah karena bebas PBG dan BPHTB. Semua ini sudah diatur dalam peraturan kepala daerah,” jelasnya.
Tito meminta kepala daerah untuk memaksimalkan pelaksanaan program dengan melakukan sosialisasi masif dan mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan perizinan PBG dan BPHTB.
“Kalau MPP berfungsi baik, izin bisa selesai dalam hitungan menit,” tambahnya.
Ia menilai daerah yang belum memiliki MPP yang optimal akan menghadapi kendala dalam percepatan program perumahan. Karena itu, ia kembali menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah agar masyarakat segera merasakan manfaat program tiga juta rumah.
“Ini peluang bagi kepala daerah untuk menyelesaikan masalah perumahan di wilayah masing-masing, baik melalui renovasi maupun pembangunan baru,” tandasnya.
Rapat tersebut juga dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta sejumlah gubernur dari berbagai provinsi.
(rls.w/in)
1 Komentar