Ketua DPRD Sigi Tekankan Pentingnya Aspirasi Warga dalam Rapat Kerja di Kulawi Selatan
Minhar Tjeho menilai forum rapat kerja menjadi ruang strategis menyerap aspirasi masyarakat dan memperkuat sinergi eksekutif–legislatif.
INTERKINI.CO, SIGI — Ketua DPRD Kabupaten Sigi, Minhar Tjeho, menegaskan pentingnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam setiap agenda pembangunan daerah. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Pemerintah Kabupaten Sigi di Kecamatan Kulawi Selatan, Jumat pagi, 6 Februari 2026.
Kegiatan yang digelar di Balai Desa Palamaki sejak pukul 09.00 WITA itu menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae bersama Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi. Agenda ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas pemerintahan hingga tingkat desa sekaligus menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan kebutuhan warga.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP PKK Sigi Siti Halwiah, Staf Ahli PKK Roro Istanti Pongi, sejumlah anggota DPRD seperti Imra Haflianti Yangka dan Alia Idrus, para kepala OPD, unsur Forkopimcam, kepala desa, serta tokoh masyarakat dan pendidik se-Kulawi Selatan.
Dalam sambutannya, Minhar mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sigi yang memulai rapat kerja di tingkat kecamatan. Ia menilai, pendekatan ini penting untuk memastikan kebijakan daerah tidak hanya berbasis laporan administratif, tetapi juga kebutuhan riil di lapangan.
“Forum seperti ini memberi ruang dialog langsung antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Aspirasi yang muncul akan kami kawal agar ditindaklanjuti dalam kebijakan dan program pembangunan,” ujarnya.
Minhar juga menyampaikan terima kasih atas sambutan masyarakat Kulawi Selatan. Ia mengakui masih adanya keterbatasan kinerja DPRD dalam satu tahun terakhir dan meminta dukungan masyarakat agar program pembangunan berjalan lebih optimal dan merata.
Rapat kerja di Kulawi Selatan menjadi bagian dari rangkaian kunjungan Pemerintah Kabupaten Sigi ke sejumlah kecamatan. Melalui agenda tersebut, pemerintah daerah menargetkan sinkronisasi program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah, serta memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif.
(a6)
