INTERKINI.CO, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah (Pemda) dan pemangku kepentingan terkait dalam mengatasi persoalan persampahan yang menjadi tantangan pembangunan daerah.
Wiyagus mengatakan, peningkatan jumlah penduduk seiring waktu turut berdampak pada bertambahnya volume sampah di berbagai daerah, sementara kapasitas pengelolaan di tingkat daerah masih menghadapi sejumlah keterbatasan.
Baca Juga : Sampah di Ruas Kota Pulu–Beka Jadi Sorotan, Ancaman Kesehatan dan Wajah Buram Pengelolaan Lingkungan Sigi
“Data menunjukkan produksi sampah nasional terus meningkat, sedangkan kapasitas pengelolaan di daerah masih terbatas, baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun teknologi pendukung,” ujar Wiyagus saat membuka Forum Diskusi Aktual bertajuk “Tantangan dan Peluang Menuju Tata Kelola Sampah Berkelanjutan: Studi Kasus Aglomerasi Pengelolaan Sampah” di Hotel Golden Boutique, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Ia menegaskan, pengelolaan sampah yang tidak dilakukan secara profesional berpotensi menimbulkan persoalan baru, seperti pencemaran lingkungan, penurunan kualitas air bersih, hingga ancaman keselamatan masyarakat.
Baca Juga : Sampah Masih Ditemukan di Sejumlah Titik Jalan Poros Tambuli Sigi
Menurut Wiyagus, saat ini terdapat berbagai inovasi dalam pengelolaan persampahan, salah satunya melalui pendekatan waste to energy. Pemerintah, kata dia, terus mendorong implementasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai upaya pengelolaan sampah yang lebih komprehensif dan berdampak bagi masyarakat.
Selain itu, Wiyagus menilai konsep aglomerasi persampahan menjadi pendekatan yang semakin relevan dan strategis untuk dikembangkan. Konsep tersebut memungkinkan kerja sama antardaerah dalam mengelola sampah secara kolaboratif dan terintegrasi.
Baca Juga : Sampah Plastik di Jalur Pendakian Gawalise, Alarm Edukasi bagi Pendaki
“Dalam konteks ini, aglomerasi persampahan sangat penting karena merupakan pendekatan kolaboratif antardaerah dalam pengelolaan sampah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penerapan konsep aglomerasi membutuhkan ekosistem yang mendukung agar infrastruktur dan sistem pengelolaan persampahan dapat berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Baca Juga : Mendagri Bahas Pendidikan dan Pengelolaan Sampah dengan BPI Danantara
Pada kesempatan itu, Wiyagus juga mengapresiasi berbagai usulan kerja sama dari pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Ia menyebut, kolaborasi tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, yang membuka ruang kerja sama antardaerah.
Wiyagus berharap, dengan semangat otonomi daerah, pemerintah daerah dapat semakin memperkuat kolaborasi dalam menangani persoalan sampah.
Baca Juga : BSKDN Dorong Inovasi WtE Atasi Sampah
Baca Juga : Aku, Sampah, dan Rumah-Rumah Baru di Sigi
Forum diskusi tersebut turut dihadiri Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan, serta perwakilan kementerian/lembaga dan pihak terkait lainnya.
(rls/in)
