INTERKINI.CO, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menjadi fokus utama pemerintah pusat. Percepatan diarahkan terutama pada empat daerah terdampak yang masih memerlukan perhatian khusus, yakni Kabupaten Tanah Datar, Agam, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan.
Penegasan tersebut disampaikan Mendagri yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumbar di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Kota Padang, Selasa (13/1/2026).
Rapat tersebut merupakan forum ketiga dalam rangkaian kerja maraton Mendagri mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra, setelah sebelumnya memimpin rapat serupa di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
Dalam rapat yang berlangsung sekitar tiga jam itu, Mendagri melakukan verifikasi data terhadap 16 kabupaten/kota terdampak bencana di Sumbar. Verifikasi mencakup indikator tambahan pemulihan, antara lain ketersediaan listrik, bahan bakar minyak (BBM) yang ditandai dengan operasional SPBU, gas elpiji, layanan internet, serta air bersih dan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Indikator tersebut melengkapi lima indikator utama pemulihan yang sebelumnya ditetapkan, yakni berfungsinya pemerintahan, layanan publik bidang kesehatan dan pendidikan, akses darat, aktivitas ekonomi, serta kondisi sosial masyarakat.
“Indikator di Sumatera Barat relatif menggembirakan karena hampir seluruh pemerintahan kabupaten/kota terdampak sudah berada dalam kondisi stabil,” ujar Tito.
Meski demikian, Mendagri menegaskan bahwa sejumlah daerah masih memerlukan percepatan perbaikan infrastruktur, khususnya jalan, jembatan, serta sarana air bersih dan PDAM. Ia juga menekankan pentingnya verifikasi data yang akurat agar pemerintah pusat dapat mengetahui secara rinci kebutuhan perbaikan di setiap wilayah.
Mendagri menyampaikan, pemerintah telah memetakan kondisi pemulihan terhadap 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hasil pemetaan tersebut mengelompokkan daerah dalam kategori sudah normal, setengah normal, dan belum normal.
Selain infrastruktur, Mendagri meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Percepatan pembangunan dan perbaikan hunian, termasuk hunian sementara dan hunian tetap, dinilai menjadi kunci pengurangan jumlah pengungsi.
Pemerintah menetapkan bantuan perbaikan rumah sebesar Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat. Mendagri mengingatkan kepala daerah agar memastikan bantuan digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan.
Ia juga menegaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus berjalan transparan dan akuntabel. Setiap bentuk penyimpangan, menurutnya, akan mudah ditelusuri oleh aparat penegak hukum.
Selain pemulihan fisik, pemerintah juga menyiapkan bantuan jaminan hidup, bantuan sosial, dan Dana Tunggu Hunian (DTH) guna menjaga daya beli masyarakat terdampak selama proses pemulihan berlangsung. Mendagri meminta pemerintah daerah memastikan pendataan warga terdampak dilakukan secara akurat agar bantuan tepat sasaran.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Ketua DPRD Provinsi Sumbar Muhidi, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan kepala daerah se-Provinsi Sumbar.
(rls/ss)
