INTERKINI.CO, LAMONGAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lamongan menegaskan konsistensinya menjalankan fungsi legislatif sebagai representasi kepentingan rakyat sejak awal masa jabatan 2024 hingga memasuki 2026. Fraksi menyatakan fokus pada kerja-kerja substantif yang berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Anggota DPRD Lamongan Fraksi PDI Perjuangan, Erna Sujarwati, mengatakan seluruh kerja politik fraksi diarahkan agar kebijakan daerah benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga.
“Sejak awal kami berkomitmen bahwa fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan harus berpijak pada kepentingan rakyat kecil, bukan sekadar formalitas politik,” ujar Erna dalam keterangan tertulis, Ahad (11/1/2025).
Menurut Erna, sejumlah sektor menjadi prioritas utama perjuangan fraksi, antara lain sektor sosial, kesehatan, pertanian, infrastruktur, dan pendidikan. Melalui fungsi legislasi, Fraksi PDI Perjuangan aktif mendorong lahirnya regulasi yang bersumber dari aspirasi masyarakat.
Salah satu perhatian utama fraksi adalah penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Fraksi menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu memotret kondisi riil di lapangan, karena masih ditemukan warga miskin pada kelompok desil 1–5 yang justru kehilangan akses bantuan sosial dan layanan kesehatan.
Fraksi PDI Perjuangan mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) bersama lembaga independen untuk melakukan reformasi metodologi pendataan agar lebih objektif, transparan, dan bebas dari kepentingan politik, mulai dari tingkat RT hingga kabupaten. Fraksi juga mendesak Dinas Sosial melakukan langkah jemput bola dan percepatan koordinasi untuk memulihkan bantuan yang terputus, serta menekankan pentingnya perbaikan data BPJS dan JKN sesuai amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.
(rls/wg/in)
