Paripurna DPRD Sigi 2025, Nursia Syamsu Dorong Perlindungan Perempuan dan Pendidikan Gratis
INTERKINI.CO, SIGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi menggelar Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025–2026, Senin (22/12/2025), pukul 13.00 WITA hingga selesai, bertempat di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sigi.
Rapat paripurna ini mengagendakan penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025–2026 sekaligus pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025–2026. Momentum tersebut menjadi refleksi kinerja legislatif sekaligus penegasan arah kebijakan DPRD ke depan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Salah satu anggota DPRD Sigi dari Fraksi Partai Gerindra, Nursia Syamsu, S.Pd., MM, menilai pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sigi sepanjang 2025 menunjukkan capaian yang cukup positif, terutama berkat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
“Sebagai anggota DPRD, khususnya mewakili perempuan, saya melihat pembangunan Kabupaten Sigi tahun 2025 cukup baik. Selama ini kami mendapat dukungan dari Bupati Sigi, sehingga melalui persidangan telah lahir beberapa perda yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat,” ujar Nursia saat ditemui di ruang kerjanya.
Nursia menyebutkan sejumlah produk legislasi strategis yang telah dan sedang dibahas DPRD, antara lain Perda Kesehatan Ibu dan Reproduksi, Perda Pengelolaan Aset Daerah, serta Perda Pembentukan Kecamatan Sigi Kota. Menurutnya, regulasi tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
“Perda-perda ini berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat dan akan berdampak langsung pada kualitas kehidupan sosial, bahkan berkontribusi pada kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya.
Kekerasan Perempuan dan Anak: Alarm Sosial yang Harus Diseriusi
Sebagai legislator perempuan, Nursia menyoroti serius meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sigi. Ia menilai persoalan ini bukan lagi isu pinggiran, melainkan alarm sosial yang membutuhkan respons nyata dan berkelanjutan.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak hari ini harus kita seriusi. Ini bukan hanya tugas keluarga, tapi tanggung jawab negara dan seluruh pemangku kebijakan,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti tingginya keterlibatan generasi muda dalam penyalahgunaan narkoba, yang menurutnya menjadi ancaman nyata bagi masa depan daerah.
“Dua persoalan ini kekerasan dan narkoba adalah tantangan berat bagi perempuan, keluarga, dan masa depan generasi muda. DPRD harus hadir dan berperan aktif dalam mengantisipasi masalah sosial ini,” tambahnya.
Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan ke Luar Negeri
Nursia juga menyinggung persoalan tenaga kerja perempuan asal Sigi yang bekerja ke luar negeri. Ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak boleh dibayar dengan risiko keselamatan.
“Kami tidak bisa melarang perempuan bekerja ke luar negeri karena itu menyangkut peningkatan kualitas hidup mereka. Namun negara harus hadir memberikan proteksi,” tegasnya.
Ia mendorong DPRD dan pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi perlindungan tenaga kerja, termasuk mekanisme pendampingan dan intervensi dari dalam negeri guna menjamin keselamatan pekerja perempuan di luar negeri.
Pendidikan Masih Menyisakan PR Besar
Di bidang pendidikan, Nursia secara khusus menyoroti kondisi di Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kecamatan Tanambulava, Kecamatan Gumbasa, dan Kecamatan Sigi Biromaru. Ia mengapresiasi adanya intervensi anggaran pemerintah daerah, namun mengingatkan masih banyak persoalan mendasar yang harus diselesaikan.
“Saya melihat pemerintah daerah sudah berupaya menyediakan anggaran pendidikan. Tapi ada catatan penting, terutama bagaimana meningkatkan kuota pendidikan gratis yang mudah diakses dan transparan,” ujarnya.
Ia menyinggung program nasional pendidikan dasar 12 tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, namun di lapangan masih ditemukan anak-anak usia sekolah yang terpaksa putus sekolah.
“Saat reses di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, saya menemukan banyak anak usia sekolah yang tidak bisa melanjutkan pendidikan. Ini fakta yang menyentuh dan tidak boleh kita abaikan,” ungkapnya.
Nursia menyambut baik program Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat dan berharap program tersebut segera direalisasikan di Kabupaten Sigi sebagai solusi bagi anak-anak putus sekolah.
Dorong Anggaran Pendidikan Lebih dari 20 Persen
Menutup pernyataannya, Nursia berharap komitmen negara terhadap pendidikan terus diperkuat.
“Saya berharap alokasi anggaran pendidikan yang saat ini 20 persen dari APBN, kalau bisa ke depan ditingkatkan. Pendidikan adalah kunci utama memutus rantai kemiskinan dan membangun masa depan Sigi,” pungkasnya.
Rapat Paripurna ke-13 ini menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Sigi tidak hanya menjalankan fungsi formal, tetapi juga dituntut hadir secara substantif dalam menjawab persoalan riil masyarakat mulai dari pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, hingga penyelamatan generasi muda dari ancaman narkoba.
Pewarta: Ahmad
Editor: Tim Redaksi Interkini.co
