INTERKINI.CO, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan sebagai poros pemerintahan yang sangat penting dalam mengawal program prioritas nasional. Hal ini karena berbagai program tersebut terkait langsung dengan pemerintah daerah (Pemda), yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Kemendagri.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Nasional bertajuk “Kemendagri Berbakti untuk Negeri”, yang digelar dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
“Peran Kemendagri sangat penting, terutama dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Semua program prioritas nasional pasti terkait Pemda, sehingga Kemendagri menjadi ujung tombak keberhasilan program tersebut,” ujar Mendagri Tito.
Salah satu program prioritas yang menjadi fokus Kemendagri adalah penyediaan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk mendukung program ini, diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kemendagri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Kementerian Pekerjaan Umum. SKB ini mempermudah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Seluruh Pemda menindaklanjuti melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
Selain itu, Kemendagri mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Koordinasi dengan Pemda menjadi kunci agar program dapat terlaksana dengan optimal.
Tito juga menekankan peran Kemendagri dalam berbagai program pendidikan dan sosial, termasuk Sekolah Rakyat, boarding school untuk anak-anak kurang mampu, dan Sekolah Unggulan Garuda. Kemendagri juga mendorong implementasi e-government, bekerja sama dengan unit seperti Direktorat Jenderal Dukcapil dan Ditjen Bina Keuangan Daerah.
Di bidang ekonomi, Kemendagri secara rutin menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang melibatkan kementerian, lembaga, dan Pemda. Tim Kemendagri bahkan diterjunkan langsung ke daerah dengan inflasi tinggi untuk memastikan stabilitas harga.
“Pertumbuhan ekonomi nasional sangat bergantung pada pertumbuhan lokal. Oleh karena itu, Kemendagri juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan pengawasan yang efektif di daerah,” jelas Tito.
Dengan berbagai langkah strategis ini, Kemendagri menegaskan posisinya sebagai poros pemerintahan yang mengawal program prioritas nasional demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. (Tm/*)
