Proper Perhutanan Sosial Sulteng Resmi Diluncurkan
INTERKINI.CO, PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., resmi meluncurkan Proyek Perubahan (Proper) Transformasi Perhutanan Sosial yang digagas oleh Kepala Dinas Kehutanan Sulteng, Moh. Neng, S.T., M.M. Acara ini berlangsung di Hotel BW Coco, Kamis (4/9/2025).
Dalam sambutannya, Wagub Reny menekankan pentingnya terobosan ini untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkeadilan, lestari, dan berkelanjutan. “Terima kasih Pak Kadis yang sudah merintis peta jalan ini untuk kemajuan Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Ia juga berharap Proper Transformasi Perhutanan Sosial ini dapat meraih nilai tertinggi dan terbaik dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IX, yang diikuti oleh Kadis Kehutanan. “Mudah-mudahan Proper Pak Kadis mendapat nilai tertinggi, terbaik, dan jadi nomor satu,” tambahnya. Wagub Reny menilai judul proyek ini merupakan yang pertama di Indonesia, menjadikan Sulteng sebagai pionir.
Sementara itu, Kadis Kehutanan Moh. Neng menyampaikan bahwa implementasi proper ini diharapkan dapat meningkatkan capaian produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dikelola kelompok usaha perhutanan sosial dan kelompok tani hutan. Ia mengungkapkan, nilai transaksi HHBK Sulteng pada tahun 2023 mencapai Rp43 miliar. Melalui transformasi perhutanan sosial, diperkirakan terjadi kenaikan hingga 12,5 persen.
“Lewat proyek ini, program BERANI Makmur disinergikan dengan kegiatan Perhutanan Sosial,” jelasnya, menegaskan bahwa proper ini juga beririsan dengan salah satu program prioritas 9 BERANI untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kegiatan peluncuran proper ini turut dihadiri Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu, para kepala UPT KPH lingkup Dinas Kehutanan, penggiat kehutanan, perwakilan NGO, akademisi, dan mitra perhutanan sosial.
Dengan adanya Proper Transformasi Perhutanan Sosial, diharapkan pengelolaan hutan di Sulawesi Tengah tidak hanya memperhatikan kelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.
