DPRD Hadiri Rapat Kerja Pemkab Sigi, Soroti Sinergi dan Arah Implementasi Program
INTERKINI.CO, SIGI — Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sigi menghadiri kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati Sigi yang dirangkaikan dengan rapat kerja Pemerintah Kabupaten Sigi di Kantor Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Sabtu (14/2/2026).
Agenda tersebut dihadiri Rizal Intjenae, Wakil Bupati Samuel Pongi, Sekretaris Daerah H. Nuim Hata, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur TP-PKK kabupaten dan kecamatan.
Dari unsur legislatif, Wakil Ketua DPRD Sigi Ikra Ibrahim hadir bersama sejumlah anggota dewan lainnya. Kehadiran mereka disebut sebagai bentuk dukungan terhadap agenda kerja pemerintah daerah.
Ikra menegaskan, partisipasi DPRD dalam rapat kerja pemerintah daerah merupakan bagian dari fungsi pengawasan sekaligus dukungan terhadap pelaksanaan program pembangunan.
“Dalam kapasitas kami selaku anggota DPRD Sigi, DPRD senantiasa hadir dalam setiap rapat kerja pemerintah daerah. Ini bentuk komitmen kami dalam mendukung program pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan daerah tidak dapat berjalan secara parsial. Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi prasyarat agar visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD tidak berhenti pada dokumen perencanaan, melainkan terimplementasi secara nyata di lapangan.
Menurut Ikra, pelaksanaan rapat kerja hingga tingkat kecamatan patut diapresiasi karena membuka ruang dialog langsung antara pimpinan daerah dan pemangku kepentingan di wilayah. Forum tersebut dinilai strategis untuk menginventarisasi potensi sekaligus mengidentifikasi persoalan yang memerlukan penanganan lintas sektor.
Namun, efektivitas forum semacam ini pada akhirnya akan diukur dari tindak lanjut kebijakan dan konsistensi pelaksanaan program. Kehadiran lintas unsur pemerintahan di tingkat kecamatan diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan ruang evaluasi terbuka atas capaian dan tantangan pembangunan.
Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah juga meluncurkan Posyandu dengan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai bagian dari penguatan layanan dasar kesehatan masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di tingkat desa dan kecamatan.
Rapat kerja yang telah memasuki pelaksanaan ke-7 ini menjadi penanda konsolidasi pemerintahan daerah. Tantangannya kini terletak pada kesinambungan program, transparansi pelaksanaan, serta keterbukaan terhadap evaluasi publik agar pembangunan Kabupaten Sigi berjalan efektif dan akuntabel.
(a6/wg.in)
