Dugaan Intimidasi Nakes RSUD Undata, Advokat TONAKODI Minta Pemprov Turun Tangan
INTERKINI.CO,PALU – Advokat Kantor Hukum TONAKODI, Firmansyah C. Rasyid, S.H., S.Pt., meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memeriksa dugaan intimidasi terhadap seorang tenaga kesehatan berinisial M di RSUD Undata Palu. Pemeriksaan dinilai perlu untuk memastikan kebenaran rekaman percakapan yang beredar sekaligus melindungi hak pegawai.
Firmansyah menyampaikan pandangan tersebut setelah dimintai tanggapan mengenai pemberitaan rekaman yang diduga memuat bentakan, cacian, dan ancaman terhadap tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Menurut dia, apabila isi rekaman terbukti benar, tindakan berupa penggunaan kata-kata kasar, perendahan martabat bawahan, hingga ancaman terhadap keberlangsungan pekerjaan perlu dievaluasi dari aspek etika kepemimpinan dan disiplin kepegawaian.
“Jabatan direktur rumah sakit bukanlah kewenangan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Seorang pimpinan justru harus menjadi teladan dalam sikap, ucapan, pengendalian emosi, serta memberikan perlindungan dan pembinaan kepada seluruh tenaga kesehatan,” kata Firmansyah.
Firmansyah mengatakan pimpinan rumah sakit memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi kinerja, dan penegakan disiplin. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan aturan, bukan tekanan atau kepentingan pribadi.
“Kalau memang terdapat pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, silakan diproses sesuai ketentuan hukum dan peraturan kepegawaian. Tetapi jangan sampai kewenangan jabatan digunakan untuk menakut-nakuti, mempermalukan, atau mengancam keberlangsungan pekerjaan seseorang,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dugaan ancaman pemberian SP3 maupun pengeluaran tenaga kesehatan dari rumah sakit. Menurut Firmansyah, setiap sanksi kepegawaian harus memiliki dasar hukum, alasan yang jelas, dan mengikuti prosedur pemeriksaan.
Bagi pegawai berstatus PNS, penegakan disiplin mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Pasal 26 dan Pasal 27 mengatur mekanisme pemanggilan serta pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
Sementara itu, penanganan pegawai non-ASN harus memperhatikan ketentuan ketenagakerjaan, perjanjian kerja, dan peraturan internal yang berlaku.
“Tidak boleh ada tindakan pemberhentian atau sanksi kepegawaian yang dilakukan secara sewenang-wenang. Harus jelas apa pelanggarannya, apa dasar hukumnya, siapa pejabat yang berwenang, dan bagaimana prosedur pemeriksaannya,” katanya.
Firmansyah juga menyoroti dugaan bahwa persoalan tersebut bermula dari unggahan media sosial tenaga kesehatan berinisial M.
Menurut dia, pegawai memiliki hak menyampaikan pendapat, aspirasi, dan pengaduan dengan tetap memperhatikan etika serta ketentuan hukum. Jika terdapat keberatan terhadap suatu unggahan, penyelesaiannya seharusnya melalui klarifikasi dan mekanisme pembinaan.
“Kalau ada keberatan terhadap suatu unggahan media sosial, selesaikan melalui klarifikasi, komunikasi, dan mekanisme pembinaan. Jangan sampai kritik dibalas dengan ancaman kehilangan pekerjaan,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar kewenangan pembinaan tidak digunakan sebagai sarana tekanan terhadap pegawai yang menyampaikan aspirasi.
Firmansyah meminta Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut melalui mekanisme pengawasan pemerintahan daerah.
Ia menyebut, berdasarkan informasi pemberitaan, rekaman percakapan tersebut disebut telah didengar gubernur. Namun, menurutnya, diperlukan tindak lanjut berupa pemeriksaan objektif dengan melibatkan perangkat daerah berwenang, termasuk Inspektorat dan instansi pengelola kepegawaian.
Tenaga kesehatan yang bersangkutan juga perlu diberikan kesempatan menyampaikan keterangan tanpa tekanan maupun ancaman pembalasan.
“Jangan sampai persoalan ini justru membuat tenaga kesehatan takut menyampaikan aspirasi, kritik, atau melaporkan persoalan yang terjadi di lingkungan rumah sakit,” kata Firmansyah.
Firmansyah mengingatkan bahwa rekaman percakapan yang beredar tidak boleh langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang bersalah.
Keaslian, keutuhan, konteks percakapan, identitas suara, dan waktu kejadian perlu diperiksa. Pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan juga harus memperoleh kesempatan memberikan klarifikasi.
“Jangan terburu-buru menyimpulkan seseorang bersalah hanya berdasarkan potongan rekaman. Tetapi jangan pula mengabaikan substansi rekaman apabila memang terdapat dugaan tindakan yang merendahkan martabat dan mengancam bawahan. Semua harus diuji secara objektif,” ujarnya.
Ia menilai, lingkungan kerja yang aman dan profesional merupakan bagian penting dalam mendukung tenaga kesehatan menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
Menutup pernyataannya, Firmansyah meminta Pemprov Sulawesi Tengah memastikan persoalan tersebut diselesaikan berdasarkan hukum, etika, dan prinsip keadilan.
“Semua pejabat publik harus tunduk pada hukum, etika jabatan, dan prinsip akuntabilitas. Jika terbukti terjadi pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika tidak terbukti, nama baik pihak yang dituduh juga harus dipulihkan,” kata Firmansyah.
Editor: Redaksi Interkini.co
