INTERKINI.CO, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya sinergi antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan pemerintah untuk memastikan aspirasi daerah dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Ribka, aspirasi yang dihimpun para senator perlu dikawal hingga tahap implementasi agar kebijakan dan program pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.
Hal tersebut disampaikan Ribka saat menghadiri acara Senator Menyapa: Dari Aspirasi Daerah Menuju Kebijakan Negara di JW Marriott Hotel, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
“Sejak negara ini merdeka, dalam tata negara kita mengetahui bahwa DPD merupakan salah satu lembaga negara. Melakukan regulasi dan lain-lain, ini penting sekali,” ujar Ribka.
Ia menilai peran DPD RI dalam mendorong lahirnya regulasi perlu diikuti dengan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya di daerah. Langkah tersebut penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan berjalan efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ribka juga menyoroti kesenjangan kapasitas fiskal antardaerah. Menurut dia, terdapat daerah dengan kemampuan keuangan yang kuat, tetapi masih banyak daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas.
“Kita memang berharap DPD ini bisa lebih kuat karena lembaga negara. Ada daerah-daerah yang fiskalnya lemah dan ada pula daerah yang fiskalnya kuat. Kalau kita ingin menuju pada 2045 Indonesia Emas, tentunya dari sekarang kita harus mulai berbenah-benah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ribka mengatakan Kementerian Dalam Negeri memiliki data dan pemetaan kapasitas fiskal daerah yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan dukungan lebih besar.
Berdasarkan pemetaan tersebut, pemerintah didorong memberikan perhatian dan intervensi kepada daerah dengan kapasitas fiskal lemah. Dukungan itu perlu diarahkan pada program-program yang berpihak kepada masyarakat, sehingga manfaat pembangunan dan pelayanan publik dapat dirasakan secara lebih merata.
Ribka menambahkan, upaya mengatasi berbagai tantangan pembangunan daerah membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang lebih kuat antarkementerian dan lembaga.
Melalui sinergi antara DPD RI dan pemerintah, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga, aspirasi daerah diharapkan tidak berhenti pada penyampaian usulan, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.
Editor: Redaksi Interkini.co
