SIGI — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sigi menyebut layanan kebencanaan bagi masyarakat berpotensi baru tuntas dalam 100 tahun apabila kapasitas pelayanan tetap hanya menjangkau sekitar 100 orang per tahun.
Pernyataan itu disampaikan Kepala BPBD Sigi Henri Kusuma Rombe, ST., MT saat mempresentasikan capaian lembaganya dalam agenda klarifikasi LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2025 di hadapan Pansus II DPRD Sigi, di Aula Kantor DPRD Sigi, 21 April 2026.
Henri menjelaskan, berdasarkan asesmen BPBD, sekitar 100 ribu warga dewasa dan keluarga miskin di Kabupaten Sigi menjadi sasaran layanan standar pelayanan minimal (SPM) kebencanaan.
Menurut dia, apabila 90 persen warga telah terlayani, maka masih terdapat sekitar 10 ribu orang yang harus dijangkau melalui pelatihan dan sosialisasi kebencanaan.
Namun, dengan pola anggaran yang tersedia saat ini, BPBD Sigi rata-rata hanya mampu melayani sekitar 100 orang per tahun.
“Kalau 10 ribu orang dibagi 100 orang per tahun, itu 100 tahun,” ujar Henri Kusuma Rombe.
Ia menilai kondisi tersebut terlalu lama, terutama karena Kabupaten Sigi berada di kawasan cincin api atau ring of fire yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana.
“Kalau mau tuntas dalam lima tahun berarti 20 ribu orang per tahun,” katanya.
Dalam rapat itu, Henri juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak pada BPBD sebagai pengampu layanan SPM kebencanaan.
Menurut dia, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan makan minum menjadi objek efisiensi anggaran.
“Harusnya kami tidak kena efisiensi karena kami pengampu SPM,” ujarnya.
Selain keterbatasan anggaran, BPBD Sigi juga mengaku masih menghadapi persoalan data masyarakat miskin yang menjadi sasaran utama program kebencanaan.
Henri mengatakan BPBD kesulitan memperoleh data valid untuk memastikan peserta pelatihan dan sosialisasi benar-benar berasal dari kelompok prioritas.
“Kami tidak bisa buktikan. Singkat kata, tidak berkualitas juga sesungguhnya data kami,” katanya.
Meski menghadapi keterbatasan, BPBD Sigi menyebut selama ini mendapat dukungan dari NGO atau lembaga nonpemerintah dalam sejumlah program kebencanaan.
Pada awal tahun ini, BPBD Sigi juga kembali mengaktifkan Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagai wadah kolaborasi penanggulangan bencana di daerah tersebut.
Artikel Terkait: 7 Bencana di 14 Desa Sigi Ditangani, BPBD Soroti El Nino
Penulis: a6/in
Editor: Redaksi Interkini.co
