INTERKINI.CO, JAKARTA — Mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran 2026 diperkirakan meningkat signifikan. Sekitar 143,9 juta orang atau 50,8 persen dari total penduduk Indonesia diprediksi melakukan perjalanan pada masa libur Idulfitri tahun ini.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus meminta pemerintah daerah (pemda) mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat selama periode mudik.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kelancaran dan keselamatan arus mudik yang diperkirakan mulai meningkat pada 16 Maret 2026.
“Pemerintah daerah juga ditekankan tentang pentingnya pengawasan tetap terhadap operasional angkutan laut, sungai, dan danau,” kata Wiyagus saat Rapat Koordinasi Keamanan dalam rangka Persiapan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026.
Selain pengawasan transportasi, pemerintah daerah juga diminta memastikan kesiapan infrastruktur serta moda transportasi, baik darat maupun laut, sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Menurut Wiyagus, kelancaran arus mudik juga berkaitan erat dengan upaya menjaga stabilitas harga pangan bagi masyarakat. Mobilitas masyarakat yang tinggi dalam waktu bersamaan berpotensi memengaruhi distribusi logistik.
Karena itu, pemerintah daerah diminta mengantisipasi potensi gangguan distribusi, khususnya di wilayah yang menjadi jalur utama pergerakan masyarakat maupun simpul distribusi logistik.
Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus juga mengingatkan arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melalui Surat Edaran (SE) kepada seluruh kepala daerah agar berperan aktif menjaga kelancaran mudik sekaligus memantau dan mengendalikan inflasi menjelang Hari Raya Idulfitri.
“Pak Menteri menekankan kepada seluruh pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota, agar menjaga stabilitas harga pangan, memastikan ketersediaan bahan pokok, serta kelancaran distribusi bagi masyarakat,” ujarnya.
Penulis: A6/Rls
Editor: Redaksi Interkini.co
