INTERKINI.CO, MAKASSAR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (11/9/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Mendagri mengapresiasi inovasi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang menghadirkan beragam layanan dalam satu lokasi, termasuk gerai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Karena itu (PBG dan BPHTB) salah satu outlet yang sangat penting. Kalau tidak ada di MPP, masyarakat pasti harus datang ke kantor dinas. Dengan adanya gerai ini, pelayanan jadi lebih cepat dan menolong rakyat,” ujar Mendagri.
Tito berharap seluruh daerah yang memiliki MPP juga menyediakan layanan PBG dan BPHTB. Ia menambahkan, pemerintah pusat akan terus mendorong pemerintah daerah yang belum memiliki MPP untuk segera membangunnya demi mempercepat pelayanan publik.
Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan, pemerintah telah menerapkan pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini diharapkan dapat mendorong MBR untuk memiliki rumah layak huni.
“Saya tadi bersama Pak Mendagri melihat langsung layanan PBG dan BPHTB. Betul-betul sudah gratis bagi MBR,” terangnya.
Setelah meninjau MPP, Mendagri dan Menteri PKP juga mengunjungi lima rumah tidak layak huni di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Makassar. Program renovasi rumah tersebut akan dilakukan melalui dukungan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) dengan tujuan meningkatkan kualitas hunian bagi MBR.
